MATI RASA

             Teringat suatu hari. Usai menikmati dinginnya Puncak di halaman parkir Rindu Alam, saya bermaksud kembali ke Bogor. Tetapi, petugas parkir menahan. Jalan ditutup, katanya. Sedang searah menuju Puncak, pikir saya. Ternyata tidak. Jalanan kosong untuk waktu yang cukup lama. Lebih dari 10 menit. Tak ada yang melintas dari kedua arah. Orang-orang di parkiran mulai gelisah. Menengok ke kiri dan kanan jalan, tak melihat apa-apa, tapi kami tak boleh lewat.

            Akhirnya kami mulai paham saat terdengar bunyi sirine dari kejauhan. Kemudian lewatlah sebuh motor pengawal. Agak jauh di belakangnya lewat satu motor lagi. Dan jauh di belakangnya baru beberapa mobil pengawal, mobil presiden, dan banyak mobil bagus lainnya sebelum ditutup oleh mobil pengawal, dan beberapa motor. Keesokan harinya di surat kabar saya membaca, bahwa presiden beserta para menteri berakhir pekan di istana Cipanas. Mungkin rapat koordinasi kabinet. Saya tidak ingat persisnya, sekitar tahun 2004 atau 2005, masa awal kepresidenan SBY. 

            Menjelang pernikahan Alya dan Baskoro, dari surat kabar juga saya tahu, mereka pertama kali berkenalan di istana Cipanas pada awal masa jabatan orang tuanya. Saya pun teringat peristiwa malam itu. Rupanya saat itu tak sekedar saling mengenal antar Presiden dan menteri-menteri, tetapi juga dengan keluarga masing-masing. Pantas saja iringan mobil waktu itu panjang sekali.

            Di sisi lain, saya punya teman istri seorang tentara yang pernah menjadi Danrem. Dia bercerita bagaimana perannya sebagai istri banyak digantikan anggota pasukan suaminya. Seragam dan atribut yang melekat saja ada petugas khusus yang menyediakan, apalagi urusan pengawalan. Termasuk pengawal istri dan anak-anaknya, walau sang istri tidak selalu bersedia dikawal. Dia bercerita tentang sebab dan tujuannya. Intinya, agar sang suami fokus pada tanggung jawab sebagai Danrem. Saya menjadi paham bagaimana teraturnya sistem dan hirarki di lembaga ini. Dan terutama, saya semakin menghargai tugas dan peran angkatan bersenjata bagi negara kita tercinta.

Jika seorang Danrem “saja” mendapat perlakuan seperti itu, bagaimana pula dengan seorang Presiden? Tentu jauh lebih detil dan komprehensif. Bahkan sampai menjadi sebuah pasukan khusus, yang anggotanya diseleksi dengan ketat. Tugas mereka sangat mulia, menjaga agar pemimpin tertinggi negara ini terjamin keamanannya sehingga dapat bekerja maksimal bagi negara. Paspampres nama beken pasukan ini.

Tugas utama Paspampres hanya satu, menjaga keamanan Presiden. 

Cakupannya berimbas kepada pengamanan istri dan keluarga, kediaman dan tempat kerja, serta perlindungan setiap aktivitas presiden. 24 jam per hari, 7 hari seminggu. *eh, kok jadi iklan restoran...

Pengamanannya berimbas pada sterilisasi lokasi tempat presiden berkegiatan, termasuk perjalanan menuju ke sana. Dengan mempertimbangkan segala kemungkinan negatif, misalnya bom bunuh diri atau tembakan jarak jauh, Paspampres memeriksa lokasi aktivitas presiden, mengosongkan jalan dari kendaraan lain sebelum presiden lewat, dan lain-lain. Dalam hal ini, Paspampres bekerja sama dengan kepolisian dan aparat setempat.

Pada jabatan sebagai presiden melekat tanggung jawab yang istimewa, maka beliau sangat pantas mendapatkan fasiltas ini. Berbagai agenda terjadwal dalam kesehariannya. Karena itu, kepastian waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain sangat diperhitungkan. Rakyat rela tertahan sesaat untuk memberi ruang gerak leluasa kepada pemimpinnya, karena tahu yang sedang dikerjakan sang pemimpin akan bermanfaat besar bagi rakyat banyak. Setidaknya, dulu saya merasa begitu.

Sekitar 10 tahun terakhir, sirine motor atau mobil pengawal mulai terasa menjengkelkan pengguna jalan. Karena, frekuensinya meningkat pesat, sementara di sisi lain tingkat kepadatan lalu lintas justru sudah semakin tinggi.

Andai masyarakat yakin bahwa setiap sirine meminta jalan itu adalah pejabat yang akan lewat karena ada urusan negara yang sedang dilakukan, jengkelnya hanya sebatas karena macet saja. Masalahnya, kondisinya tidak meyakinkan. 

Belum tentu yang akan lewat itu pejabat. Dan kalaupun pejabat, belum tentu itu untuk urusan penting. Dan kalaupun penting, belum tentu karena memang harus begitu.

Begini....

Yang pertama, pengguna jalan tahu, mobil dinas presiden dan wakilnya adalah RI 1 dan RI 2. Nomor-nomor berikutnya dari seri RI adalah nomor-nomor mobil dinas Menteri atau yang setingkat itu. Jadi, ketika di tengah kemacetan parah di jalan Thamrin, misalnya, ada sirine dari belakang kita, maka kita pun akan sedapat mungkin memberi jalan. Asumsi kita, akan lewat mobil Camry bernomor RI sekian. Ternyata, yang melintas adalah mobil jenis lain, dengan nomor lain. 

Sangat mungkin, isinya adalah menteri. Tetapi, ketika dia tidak sedang menggunakan mobil dinas, asumsinya adalah dia tidak sedang berdinas kan? Dan jika bukan urusan dinas, seharusnya hak dia sama dengan hak pengguna jalan lain.

Yang kedua, pernah menemukan iringan pejabat dan pengawalnya memasuki....gedung pernikahan. Mau menghadiri pesta, rupanya. Apakah yang seperti ini tergolong tugas untuk negara sehingga perlu pengawalan juga? Okelah kalau hanya satu. Tetapi, kan bisa saja dalam satu waktu para menteri ini pergi bersama-sama.  Bisa ke satu tujuan yang sama, tetapi bisa juga ke pesta pernikahan yang berbeda. Bayangkan imbas kemacetan tambahan yang dialami warga karena ini.

Yang ketiga, benar pejabat, benar mau dinas, tapi perpindahannya dari lokasi yang tidak seharusnya.

Kita coba kembali lagi ke Danrem. Mereka mendapat jatah rumah dinas. Rumah dinas disediakan agar sang pejabat tak harus terlambat dengan alasan rumah jauh. Rumah dinas biasanya berlokasi di sekitar gedung kantor utama.

Pada posisi yang lebih tinggi, juga berlaku begitu. Para menteri disediakan rumah dinas oleh negara. Jarak tempuhnya ke gedung kerja mereka relatif dekat. Makanya, jalan yang paling banyak dilalulalangi mobil bernomor RI sekian adalah Saharjo dan Thamrin/Sudirman, karena rumah dinas mereka di Kuningan.

Pengawalan terhadap Presiden dan Wakil Presiden adalah yang paling ketat. Tak sekedar didahului motor pembuka jalan, tetapi jalan yang akan dilalui harus dikosongkan dulu sampai jarak sekian meter. S.O.P-nya memang begitu. Tak ada yang salah. Tetapi, di sisi lain, negara mengantisipasi dengan menyediakan rumah dinas Presiden di dalam kompleks istana kepresidenan. Sehingga, kehebohan yang ditimbulkan karena perjalanan dinas presiden dapat diminimalkan.

Sayangnya, tidak semua presiden merasa perlu tinggal di istana kepresidenan. Hanya Sukarno dan Abdurrahman Wahid. Rumah Bung Karno di daerah Blok M, sedangkan Gus Dur di Ciganjur. Berjarak cukup jauh dari Medan Merdeka Utara. Suharto, BJ Habibie, dan Bu Mega tetap tinggal di rumah pribadi selama menjabat, tetapi rumah mereka dekat ke Istana Presiden. 

Zaman Bu Mega, yang lebih membuat sibuk Paspampres justru Wapresnya. Rumahnya lebih dari satu dan semua ditinggali. Pengamanan dan pengawalan pun berpindah-pindah sesuai ke mana Pak Wapres ingin pulang.

Sebagai warga Bogor, saya numpang senang karena saat itu jalan dari Jagorawi ke rumah beliau yang dekat dengan rumah saya, menjadi bagus dan mulus. Hanya, saat-saat ini juga yang membuat saya mulai terganggu dengan pengawalan pejabat. Perjalanan kita bisa terhambat jika waktunya bertepatan dengan persiapan kedatangan pak Wapres. Tapi, paling senang kalau ada jeda waktu cukup lama antara kedatangan atau kepulangan beliau. Saya akan melewati jalan yang dijaga polisi di setiap 50 meteran. Saya merasa tersanjung, karena sepanjang perjalanan, saya bersikap seolah mereka sedang menjaga saya. :)

Setelah berganti Wapres, jalanan di Bogor menuju rumah saya pun menjadi standar lagi. Gak seru ah :). Keluhan mulai banyak disampaikan teman-teman (dan mungkin orang lain) yang aktivitasnya searah dengan perjalanan Cikeas – Istana Merdeka. Terlalu kerap mondar-mandirnya. Sehingga perjalanan ke tempat kerja atau pulang kerja menjadi lebih lama dari yang seharusnya, jalanan menjadi lebih parah lagi macetnya.

Saat dilewatinya hanya sebentar, benar. Tetapi kan ada persiapan dengan pengosongan jalan, dan setelah dilewati, butuh waktu juga untuk mengurai kemacetan.

Lagi, kita tak menyalahkan Paspamres karena mereka memang bekerja sesuai prosedur. Pengguna jalan sebenarnya hanya berharap ada sedikit empati dari yang dijaga, terhadap efek yang ditimbulkan. Mobilitasnya yang tinggi dari rumah pribadi ke rumah dinas dan kantor, sebenarnya sangat mungkin dikurangi banyak jika ada tenggang rasa kepada rakyat yang mendapat akibat. 

Ketika tenggang rasa itu tak ada, apakah rakyat masih berhak disalahkan karena mati rasa terhadap apapun yang diperbuatnya, benar atau salah?