Andai Saya Dahlan Iskan

            Sebagai Menteri BUMN, saya mempunyai nilai lebih. Saya mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Saya juga mempunyai keuntungan dari sisi keberpihakan masyarakat kepada segala tingkah laku saya. Selain itu, saya punya pendukung yang kuat, media massa.

            Sebagai Menteri, saya menjadi sorotan. Menteri adalah posisi sangat tinggi. Dibayar oleh negara, berdasarkan pembayaran pajak masyarakat. Tugasnya sangat mulia. Turut menjalankan pemerintahan. Ikut mewarnai merah putihnya bangsa ini. Ibadah yang bernilai luar biasa tinggi di mata-Nya.

            Saya sudah melakukan banyak langkah spektakuler sepanjang menjadi menteri. Saya pernah membebaskan antrian di sebuah pintu tol dalam kota. Saya pernah menaiki KRL Jakarta Bogor dan dilanjut dengan menggunakan ojeg. Saya pernah inspeksi mendadak di pintu tol Cikarang Utama dan ruang kontrol bandara Soetta. 

            Dan, semua tahu, saya tidak mencapai posisi ini dari warisan. Saya anak miskin yang harus mengikatkan sarung kencang-kencang untuk menahan lapar di saat muda.

            Jadi:

Saya paham macetnya Jakarta, di jalan biasa ataupun di tol. Saya juga paham ketergantungan masyarakat pada keberadaan KRL, transportasi termurah. Dan, terutama, saya sangat paham bagaimana rasanya menjadi orang dengan kemampuan ekonomi terbatas. 

Sebagai mantan wartawan dan pemilik media besar, saya juga mengikuti berita nasional. Jika tak sempat membaca sendiri, staf saya bisa membuatkan resume dari berbagai peristiwa di negeri ini, khususnya di Jakarta, kota tempat saya tinggal sekarang.

Saya tinggal duduk manis. Bukan melamun dan bersantai, itu gak gue banget. Tetapi, merenungkan bagaimana kewenangan yang saya miliki bisa menjadi solusi bagi banyak hal yang seolah tidak berhubungan.

Saya lihat di televisi, mas Jokowi sedang mencoba mengurai dan menggulung ulang benang masalah di Jakarta, si kembar siam macet dan banjir. Saya juga membaca teriakan para orang tua atas tingginya biaya pendidikan. Saya ikut mendengar jebolnya APBN untuk subsidi premium. Saya tahu juga berita terbaru, PT KAI segera menghapuskan KRL Ekonomi. 

Jika Minggu pukul 5 pagi saya gunakan untuk rapat dengan direksi BUMN, maka pada hari Senin s.d. Jumat pukul 5 saya keluar rumah. Berjalan atau berlari menuju Monas, kemudian mengelilinginya beberapa kali. Segar dan menyehatkan. Biasanya, setelah cukup berkeringat, saya tinggal menyeberang ke kantor, mandi, dan langsung menjalankan tugas-tugas  sebagai menteri.

Menghirup udara pagi sambil melihat perubahan cepat lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki di seputar Monas menjelang jam 7 pagi, tiba-tiba menyalakan lampu pijar 5 cm di atas kepala saya. Saya yakin sekali apa yang harus segera saya lakukan.

Saya akan memanggil Dirut PT KAI. Saya akan memaksanya membatalkan rencana penghapusan KRL Ekonomi. Harus! Benar bahwa KRL Ekonomi tidak ekonomis bagi perusahaan. Tapi PT KAI adalah sebuah BUMN. BU, tapi MN. Badan Usaha, tapi Milik Negara. Dan UUD mengamanatkan, negara diselenggarakan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sebagai penyelenggara negara, saya belum bisa memakmurkan rakyat dalam waktu singkat. Tetapi, saya bisa, perlu, dan harus membuat mereka tidak menjadi lebih sengsara dari sebelumnya.

Hiruk pikuk Jakarta tidak hanya disebabkan kaum menengah ke atas. Pembuat keramaian di pagi hari justru para pekerja fisik. Misalnya, office boy. Mereka harus datang lebih pagi dari jam kerja karyawan kantor, dan pulang setelah yang lembur usai. Hanya sedikit saja penduduk sekitar perkantoran, selebihnya mereka adalah orang-orang yang berjarak dari tempat kerja. Banyak yang berasal dari sekitar Jabodetabek. 

Selama ini, mereka rela berdesakan, di KRL Ekonomi. Karena, hanya itu alat transportasi yang bisa membawanya ke tempat kerja sesuai kemampuan mereka. Bogor-Jakarta hanya Rp 2.000 saja! Turun di Gondangdia atau Cikini, misalnya, untuk melanjutkan dengan berjalan kaki ke kawasan perkantoran seputar Monas. 

(Commuter Line padat oleh kelompok lain, karena penggunanya karyawan berpenghasilan jauh di atas UMR. Membeli tiket Rp 9.000. Dan masih sanggup membayar ojeg atau bajaj minimal Rp 10.000 untuk sampai ke kantor.)

Pengguna KRL Ekonomi yang lain adalah pemilik warung, pedagang asongan, pelayan, atau penjual jasa apapun di seputar perkantoran. Mereka menyokong kenyamanan para karyawan ini. Sarapannya, minumnya, pijat refleksinya, dan lain-lain. Mereka dibutuhkan, tetapi mereka harus berhitung untuk mengatur pengeluaran. Dan tarif Commuter Line (CL) jauh di atas anggaran mereka.

Dengan biaya transportasi yang ringan, para pemakai KRL Ekonomi masih bisa menyisihkan penghasilannya untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan anak, dan kebutuhan utama lain. Sehingga, peningkatan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan pada generasi berikutnya, anak-anak mereka. Ayah dan ibunya rela berpeluh tanpa mengeluh, agar anak mereka tetap sekolah. Pun, orang-orang ini bisa fokus pada pekerjaannya sehingga peran mereka walau “kecil” tetap optimal.

Di KRL Ekonomi pula, banyak orang menggantungkan hidupnya. Pedagang asongan segala macam barang melihat para penumpang ini sebagai target pasar mereka. Saat naik KRL, saya melihat ironi. Berapa banyak orang yang rela mengeluarkan uang lagi untuk kebutuhan tersier (tisu, gantungan kunci, masker, dll.), jika untuk kebutuhan utama mereka (transportasi ke tempat kerja) saja, mereka hanya sanggup membayar yang termurah? Tetapi para pedagang ini tetap ada. Berarti, apa yang mereka lakukan cukup memberi penghidupan.

Jika KRL Ekonomi dihapus, bagaimana para pekerja ini ke Jakarta? Apalagi tarif CL sedang dalam proses dinaikkan. Naik bis? Hampir semahal CL. Dan masih harus dilanjut dengan angkot atau kendaraan lain. Bike to Work? Yang benar saja! Dari Bogor gitu lho. Kapan sampai kantornya? Paling masuk akal adalah mengetatkan ikat pinggang untuk membeli motor. 

Terbayang, mas Jokowi akan tambah pusing dengan serbuan motor ke Jakarta. Ruang yang dipakai motor di jalan ataupun di tempat parkir jauh lebih kecil daripada mobil, tetapi jika jumlahnya jauh lebih banyak? Sekarang motor menjadi alternatif kendaraan dibandingkan mobil karena bebas macet, maka, kelak, motor pun akan ikut terjebak macet. Jika sekarang saja jalur busway atau trotoar bisa dilalui pemotor tanpa merasa berdosa, bukan tak mungkin nanti mereka akan merasa berhak menerobos jalan tol agar bisa lepas dari kemacetan di jalan biasa.

Dan, nasib APBN karena peningkatan konsumsi premium... Pemborosan uang rakyat untuk dibuang di tengah kemacetan.

Dan, karena dananya untuk cicilan motor serta biaya transportasi, sekolah anak ditangguhkan serta pilihan makanan disederhanakan.

Dan, rasa terbatas membuat orang mencari-cari alternatif pemasukan. Bekerja pun tidak fokus pada tugas utama. Secara massal, kinerja menurun. 

Padahal, ada yang disebut PSO dan CSR. 

Public Service Obligation. Dari namanya, seharusnya jalur PSO ini bisa menjadi alasan keberadaan KRL Ekonomi. Agar tidak menjadi pembuat merah rapot kinerja PT KAI, masukkan saja kereta ekonomi ini ke PSO. Dana PSO dari negara ini bisa sepenuhnya digunakan untuk masyarakat, bukan untuk masyarakat dalam saja, tambahan penghasilan bagi karyawan. 

Masyarakat tetap membayar walau dibawah biaya operasional. Ini penting untuk harga diri pemakai. Dan rasa tanggung jawab atas kenyamanan bersama. PSO untuk menggenapkan kekurangan pembayaran penumpang ini. 

Dana CSRnya bisa digunakan untuk edukasi penumpang, terutama berkaitan dengan sikap di kereta, atau untuk penyediaan tempat-tempat sampah. Lagipula, CSR yang seperti ini lebih sesuai lembaga. Daripada dananya diberikan kepada pengusaha manisan pala, misalnya. Membantu masyarakat sih, tetapi masih ada para penumpang kereta yang lebih langsung hubungannya dengan perusahaan.

Ya, saya yakin, memaksa agar KRL Ekonomi tetap ada, akan menjadi amal jariah jangka panjang. Saya belum mampu menyelesaikan semua persoalan. Tetapi, setidaknya, saya tidak menambah masalah lagi bagi bangsa ini. 

Jika keputusan menghentikan operasional KRL Ekonomi diambil para petinggi PT KAI karena mereka tidak bisa berempati pada yang lemah, maka saya bisa membatalkannya dengan 2 alasan. Saya menteri BUMN, saya punya kewenangan melakukan yang terbaik. Dan, saya pernah menjadi rakyat yang di bawah. Tak sekedar empati yang saya punya, tetapi saya tahu bagaimana rasanya ada di sana. 

Ini saatnya saya membuktikan, tak salah mereka mengagumi saya.

Banda Aceh, 26 Desember 2004

Minggu pagi yang cerah, secerah hatiku. Ah, bukan hanya hari ini. Satu bulan terakhir, setiap hari cerah bagiku. Sejak surat izin cuti di luar tanggungan negara ditandatangani Rektor Unsyiah, aku bersemangat menyiapkan diri pindah ke Surabaya. Akhirnya, kami akan berkumpul bertiga seperti keluarga lain.

Karena bahagia sudah menanti di depan mata, tak apalah aku berbagi rahasia. Hampir dua tahun aku memendam rasa, sejak awal kenal di Ganesha, sebagai mahasiswa pasca. Sikapnya yang tak acuh, penampilan yang sesuka hati, tetapi tak pernah gagal mengurai soal Matematika yang kami pelajari. Perhatiannya yang samar membuatku tersanjung sekaligus penasaran. Tak pernah terucap kata suka, tetapi dia selalu ada untuk membantuku menyelesaikan tugas.

Jawabannya baru jelas sebulan sebelum sidang tesis. Dia melamarku! Kami pun menikah segera. Di Bandung. Jauh dari orang tuaku, maupun orang tuanya. Tak ada masalah soal izin mereka, semua hanya alasan ekonomis semata. Kami di Bandung, orang tuaku di Banda Aceh, dan orang tuanya di Surabaya. Kakak Ayahku yang tinggal di Jakarta datang untuk menjadi wali nikah kami di kantor KUA.

Sebulan yang paling istimewa dalam hidupku. Aku pindah ke kamar kosnya, tidur di kasur beralaskan tikar. Dinginnya malam tak terasa karena dia suami yang luar biasa. Tetapi di siang hari aku menemukan hal-hal yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Kaos kaki di pojok sini, jaket teronggok di ujung sana.

Hanya satu bulan. Tak lebih. Aku harus kembali ke Banda Aceh seminggu setelah dinyatakan lulus. Suamiku –ehm, begitu aku menyebut teman kuliahku ini sekarang- kembali ke Surabaya. Tak akan lama dia di sana karena di awal tahun ajaran berikutnya dia sudah harus di Bandung lagi, memulai program doktor.

Seperti biasa, aku pulang naik bis ALS. Entah karena galau memikirkan jarak yang tiba-tiba menjauh dari suami, atau pedih karena kehilangan malam-malam yang penuh arti, perjalanan kali ini sangat menyiksaku. Aku mual dan muntah beberapa kali. Pusing. Menyesal aku menolak tawarannya menemani perjalananku. Aku hanya memikirkan biaya saja. Berapa yang harus terbuang jika dia mengantarku dulu ke Banda Aceh, kemudian menuju Surabaya?

Sesampainya di rumah orang tua, baru terungkap sebab ketidaknyamananku. Aku hamil! Aku akan menjadi ibu! Tiba-tiba saja aku merasa tercabik. Kemana bahagia itu? Inikah yang harus didapat seorang perempuan? Diberi kenikmatan semalam, untuk menderita 9 bulan. Dua tahun lalu, aku keluar dari rumah ibuku sebagai seorang gadis singset bermasa depan gemilang. Kini aku pulang tak hanya membawa gelar, tetapi juga “gembolan”.

Hari-hari menyiksa menghadangku. Andai tahu begini rasanya, tentu aku berpikir ulang menerima lamaran. Pernikahan hanya memberi masalah. Gajiku pun harus dicukupkan untuk makanan bergizi. Belum banyak  yang bisa diharapkan dari suami. Gajinya baru cukup untuk biaya hidup dan menabung agar bisa menengok kami. Komunikasi paling hanya melalui e-mail. Telepon hanya sesekali karena biaya tinggi. Sabar, itu selalu yang diucapkan suami. Sabar, memang hanya itu yang bisa kujalani. Ada lagi?

Lima tahun berikutnya berjalan bagai mimpi. Anak menjadi pelipur lara sekaligus pelampiasan kemarahanku pada keadaan. Tak sampai sepuluh kali suamiku menengok selama itu. Biasanya saat dia libur semester. Untungnya Salsabila tak lupa pada ayahnya.

Kedatangan suami yang terakhir melambungkan bahagiaku. Januari 2005 dia akan sidang terbuka. Dia mengajak kami pindah ke Surabaya setelahnya. Aku sudah leluasa karena masa ikatan dinas sudah usai. Setiap hari sejak dia kembali ke Bandung, aku mengumpulkan ini itu, memilih dan memilah barang untuk dibawa pindah. Seperti yang kulakukan pagi ini.

Lantai bergetar hebat. Tumpukan kardus di samping pintu kamarku berjatuhan. Aku sempat kesal karena hasil kerjaku menjadi berantakan, sebelum tiba-tiba sadar. Ini gempa. Kencang sekali. “Salsa....!” teriakku panik sambil berlari keluar kamar. Aku menemukan Salsa diam ketakutan di samping TV sambil memeluk boneka kesayangannya. Aku raih dia dan kubawa ke luar.

Aku terduduk di dekat pagar rumah. Menenangkan tangisan Salsa, dan menenangkan diriku sendiri. Kulihat ibu di jalan, berkumpul dengan tetangga. Tetapi tak kulihat ayah. “Ayah sedang di kamar mandi,” ucap ibu menjawab tatapanku.

Setelah tangisnya reda, Salsa bertanya tentang gempa. Aku sedang memikirkan kalimat sederhana untuk menjawab pertanyaan Salsa ketika mataku tertumbuk pada gerombolan orang yang berlari berkejaran dari arah pantai yang terletak sekitar 1 km dari rumahku. “Air...air...,” teriak mereka. Aku bingung apa maksudnya. Tapi jantungku berdetak lebih cepat, aku merasa ada sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Gemuruh kaki-kaki yang berkejaran menimbulkan suara mencekam. Gemuruh kaki-kaki? Bukan begitu seharusnya. Lantas suara apakah itu?

Aku masih bertanya-tanya sambil memeluk erat Salsa. Aku lihat ibu dan para tetangga sudah ikut berlari. Tapi kakiku serasa terpaku. Berat sekali untuk dilangkahkan. Aku menatap orang-orang yang berlari itu. Aku merasa sudah ikut berlari juga, walau pada kenyataannya aku masih diam di tempat. Langit tiba-tiba menghitam. Ah, bukan! Bukan langit, tetapi sesuatu yang hitam besar bergerak ke atas. Meninggi dan maju seolah hendak menerkam orang-orang itu. Air laut! Ya Tuhan, lambat sekali kesadaran ini datang. Aku pun segera menyusul mereka berlari. Aku berusaha berlari sekencang-kencangnya. Aku ingin lari lebih cepat dari degup jantungku. Tetapi andai ada yang sempat memperhatikan, mereka akan melihat aku hanya berjalan pelan menggendong Salsa yang gemuk lucu itu.

Hantaman keras ke punggung tidak membuatku terjerembab, tetapi justru mendorongku meluncur jauh di gelombang air hitam. Salsa terlepas dari pelukan. Aku terantuk-antuk berbagai benda. Mungkin itu lemari, panci, atau bahkan ibuku sendiri. Tak lama aku terombang-ambing. Kala udara yang kucari tak jua terhirup, aku temukan diriku sedang dibimbing Salsa di suatu ruang hening putih. Dengan bergegas dia membawaku melintasi lorong tak tembus waktu, menuju namanya, Salsabila Adnia, sungai yang mengalir di surga.

*Untuk Novi dan putrinya, dan orang-orang yang pulang saat tsunami melanda.

*Ditulis Juni 2011 

PARKIR Bersama di JORR

Baru saja membaca sebuah tautan tentang hasil penelitian di Amerika pada pecandu sosialisasi di dunia maya. Dikatakan bahwa rata-rata mereka mempunyai kontrol diri yang rendah. Tapi, saya melihat, justru keaktifan di media sosial malah menyelamatkan banyak orang dari frustasi yang tak tersalurkan. Khususnya, bagi penikmat lalu lintas di Jakarta.

Mencermati ungkapan teman-teman, sangat menarik.

Selama beberapa tahun terakhir, istilah yang awalnya dipopulerkan sebuah radio swasta, biasa dipakai untuk menggambarkan lalu lintas di Jakarta. Diantaranya: Padat Merayap, atau Ramai Lancar. Ungkapan ini sering dimodifikasi sedemikian sehingga menarik perhatian. PAdat MERayap tanPA HArapan. Atau PAdat MERayap sampai Pengen NangIS. Mungkin juga memberi istilah untuk menyalurkan kekesalan karena urusannya terhambat macet.

Beberapa bulan terakhir, kemacetan semakin parah dan tak mengenal tempat dan waktu. Bisa dimana saja dan jam berapa saja. Yang istimewa, justru semakin sedikit teman yang menulis status: macetttt.

Sebagian mungkin sudah melihat macet sebagai aktivitas harian yang tidak istimewa lagi untuk dilaporkan kepada khalayak. Sebagian lagi mungkin tidak sempat update status karena sedang mengemudi. Sebagian lagi...memilih sudut pandang lain :)

 

Mereka yang memilih sudut pandang .lain, tetap membayar pajak, tetap beraktivitas, dan tetap eksis di media sosial. Hanya sekarang “fokus” mereka sudah berubah. Semoga terasa perbedaannya saat yang terbaca adalah:

“Parkir bersama di JORR. Tarif flat, Rp 7.500, tanpa batasan waktu.”

“Tumben Jakarta tertib. Tak ada yang kebut-kebutan. Tak ada yang main salib seenaknya. Semua antri dengan teratur. Dengan kecepatan 2 km/jam.”

“Menikmati pajak yang kita bayarkan kepada negara. Menyusuri jalan sepuas-puasnya, tanpa diburu waktu.”

“Telah dibuka lapangan parkir baru. Gratis. Di seputar Bundaran HI.”

“Lowongan kerja: dicari sopir yang bisa menjalankan kendaraan 1 km/jam ++. +sabar, +humoris, biar gak bete di jalan.”

Bahkan,” Pak SBY kalau mau lewat cepetan dong, kami sudah menunggu lama lho di Cibubur... :) “

           

            Sudah bisakah kita simpulkan, bahwa masyarakat sudah melewati ambang emosi wajarnya menghadapi kemacetan ini? Hampir tak ada lagi sumpah serapah, semua tampaknya pasrah. Masih untung, ada telepon pintar di tangan. Asal tidak habis batere, kejengkelan bisa disalurkan.

            Saya tidak menghitung dan mencari tahu, tetapi cukup yakin, bahwa aktivitas media sosial di Indonesia menempati ranking tinggi di antara banyak negara lain. Salah satu penyebabnya adalah, banyak orang yang mempunyai banyak waktu untuk bersosialisi. Tidak hanya yang menyampaikan kemacetan dengan cara masing-masing, tetapi juga yang mengisi masa tunggu itu untuk menyampaikan ide-idenya. Apapun. Apalagi untuk orang-orang yang jenis pekerjaannya lebih membutuhkan hasil karya daripada kehadiran. Jam kerja bisa dimulai sejak keluar rumah, bukan saat tiba di kantor. Kirim-kirim e-mail, sms, bbm, telepon, dan lain-lain. Macet pun tak terlihat :)

            Jadi, begitulah. Kesan pembiaran dari pihak berwenang, memunculkan tanya: Presiden dan jajarannya tahu tidak ya bahwa “ada” kemacetan? Kan kemanapun beliau pergi, jalan dikosongkan, mobilnya melaju dengan lancar jaya...

NB: Kutipan berasal dari status BB, FB, maupun Twitter beberapa kawan. Semoga tak digugat karena saya lupa sebagian namanya. .

THE CASUAL VACANCY

Perebutan Kursi Kosong

Penulis : J.K. Rowling

Penerjemah: Esti A. Budihabsari, Andityas Prabantoro, dan Rini Nurul Badariah

Penerbit edisi bahasa Indonesia: Qanita

Cetakan pertama: 2012 (asli dan terjemahan)

Katagori: NOVEL DEWASA

            Pertama-tama, saya ingin menekankan posisi novel ini sebagai novel dewasa. Karena nama J.K. Rowling telanjur identik dengan kisah Harry Potter, novel anak-anak yang fenomenal. Selama 11 tahun, 1997 – 2007, Rowling menuliskan ke-7 bukunya. Gemanya berlanjut jauh setelah itu karena novel-novel ini kemudian difilmkan. Jangan sampai orang tua terjebak menghadiahkan novel ini untuk anak-anak maupun remajanya.

            Saya suka pembukaan novel ini. Langsung ke tujuan. Peristiwa kematian seorang anggota Dewan Kota cemerlang pada usia awal 40-an, Barry Fairbrother. 

Kemudian berhamburan banyak nama dalam 64 halaman pertama. Saya membaca lambat disini, karena sambil membuat catatan ringkas. Catatan yang sangat menolong saat membaca bagian-bagian berikutnya. Nama-nama, hubungan satu sama lain, profesi, alamat rumah, dan posisi rumah mereka di Pagford, sebuah kota kecil di dekat kota Yarvil, Inggris.

Tebaran nama ini menarik untuk saya, karena secara teori, sebuah novel sebaiknya tidak melibatkan terlalu banyak tokoh utama. Rowling dengan sengaja menampilkan tokoh sebanyak itu. Ditumpahkan di bagian awal semua pula. Saya merasa, ini akan istimewa. Membuat saya tak berhenti membaca, ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya.

Beberapa bab berikutnya, membuat saya paham mengapa nama sebanyak itu disebut. Rupanya kematian Barry memang informasi “seksi”. Ada kursi kosong di Dewan Kota. Dan sungguh tak terduga ternyata banyak yang merasa layak menggantikan Barry dan lebih banyak lagi yang merasa berkepentingan dengan urusan pemilihan ini. 

Sampai sini, inti kisah rasanya sudah saya genggam. Tapi mengapa halaman yang tersisa masih banyak? Perkembangan cerita sungguh di luar dugaan. Interaksi antara para tokoh, membuat ingin menyelesaikan novel ini dalam satu kali duduk. Masalahnya, buku ini tak sekedar berukuran besar, tapi juga tebal :( .

Saya membeli Kamis malam. Dan Senin malam tamat. Ketika saya menyampaikan terima kasih kepada suami dan anak karena mengizinkan saya memantau pilkada di Pagford sampai usai :), anak saya nyeletuk “Iya, mamah hari ini nyebelin.” Hihi... maaf ya, Nak. Tulisan ini sebagai wujud tanggung jawab saya atas ketidakpedulian kepada lingkungan selama beberapa hari, khususnya hari Senin ini. Saya memaksakan diri menuntaskannya, agar besok bisa melakukan urusan lain.

Selama terlibat kisah seru di Pagford, saya hanya mengikuti berita nasional dari judul-judulnya saja. Entah mengapa, pengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai Menpora, membuat saya menganalogikannya dengan peristiwa kematian Barry.

Rowling berhasil mengajak saya ke Pagford, menikmati suasana sebuah kota kecil yang asri khas Inggris. Saya seperti sedang duduk-duduk di alun-alun di dekat tukang koran, dan mendengarkan gosip tentang orang-orang yang tinggal di sana. Penduduk asli yang aristokrat, sangat menjaga sikap. Warga pendatang yang membawa aura egaliter. Remaja-remaja yang sedang mencoba eksis. Termasuk juga para penghuni flat di Fields, yang awalnya merupakan penampungan para tuna wisma Yarvil, orang-orang yang hidupnya ditunjang negara.

Saya sangat suka penggambaran bahwa Pagford dipenuhi rumah-rumah lama. Rumah-rumah khas, dengan usia tua. Mereka memelihara keaslian itu. Rumah-rumah itu dijualbelikan, tetapi bangunannya tidak diusik. Salah satu contoh, Barry kecil tinggal di Fields dan pernah menghadiri sebuah pesta ulang tahun di sebuah rumah berhalaman luas di Pagford. Kelak, rumah itu dibeli Barry, dan dia tinggali sampai wafatnya.

Suasananya Inggris banget. Seperti gambaran yang saya dapatkan dari Edensor-nya Andrea Hirata, ataupun jauh sebelumnya dari kisah-kisah yang ditulis Enid Blyton. Saya belum pernah ke Inggris, dan di buku Atlas yang saya punya, Yarvil tidak tercatat. Saya pun bertanya kepada paman Google, apakah Yarvil ini nama kota yang benar-benar ada atau karangan Rowling saja. Ada banyak hasil yang saya dapat. Tetapi, sampai 10 halaman pertama, saya belum menemukan jawabannya. Karena, beberapa menunjukkan Yarvil yang nama orang, dan sisanya: Yarvil benar sebagai kota besar terdekat dari Pagford...dalam The Casual Vacancy! Saya tidak melanjutkan pencarian. Jadi, tak peduli apakah ini fiktif atau nyata, biarlah Pagford dan Yarvil terbayang seperti yang saat ini ada di benak saya saja.

Penggambaran karakter para tokoh juga sangat hidup dan manusiawi. Semua sempurna sebagai manusia, karena mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Salut pada riset dan persiapan menulisnya. Data yang lengkap dan biodata tokoh yang detil, sehingga seolah-olah semua riil.   

Sesuai pakem, tokoh dalam kisah fiksi itu mengalami perubahan. Apapun bentuknya. Di novel ini, semua berubah. Paling jelas, dari penduduk biasa, menjadi anggota Dewan Kota, menggantikan posisi Barry. ini hanya pada satu orang saja. Yang lainnya, macam-macam. Dari sehat ke sakit, dari sibuk ke banyak waktu luang, dari iseng ke bertanggung jawab, bahkan dari hidup ke mati. Tak hanya yang kasat mata. Ada juga yang berubah di penilaian pembaca terhadap si tokoh. 

Untuk saya yang mempunyai anak menjelang remaja, novel ini pun memberi peringatan. Jangan terlalu tinggi menilai anak, jangan pula terlalu merendahkan. Kita harus hati-hati bersikap, agar anak dapat kita “baca” dengan benar.

Begitu halaman 593 usai terbaca, saya agak kecewa. Begini saja akhirnya? Tetapi, setelah 24 jam berlalu, saya lebih adil mencerna. Banyak “Ooh...” atas penggalan kisah dan penyelesaiannya. Bahkan “Ooh...” atas apa yang ingin disampaikan Rowling kepada kita, pembacanya. Salut.

            Saya tidak bisa bercerita lebih detil daripada ini. Takut mengganggu selera-makan-buku teman-teman :).

BERHARAP PADA GAJI JOKOWI

               Korupsi berkembang menjadi kata sehari-hari. Tidak eksklusif lagi. Upaya kampanye antikorupsi yang sangat gencar,  justru mempopulerkan kata “korupsi”. Istilah ini menjadi jargon. Lambang kejahatan. Orang yang berani berteriak melawan korupsi, langsung dicap lambang kebaikan. Sayangnya, pemahaman terhadap arti kata ini secara detil tidak banyak dilakukan. Banyak yang merasa bersih, seringkali justru pelaku tindakan koruptif. Bagaimana sebaiknya kita memutus rantai korupsi? Berikut ini adalah sebuah tawaran solusi.

            Tanggal 20 September 2012 Jakarta membuat sejarah. KPU telah menempatkan Joko Widodo, yang lebih dikenal sebagai Jokowi, menjadi gubernur baru DKI. Pelantikan akan dilangsungkan 8 Oktober 2012. Penulis tidak ber-KTP DKI, jadi tidak berkepentingan apa pun atas kemenangan siapa pun.

Paparan ini hanya mencoba menaruh harap atas suatu peluang kebaikan. Mencoba melihat kemungkinan aksi nyata upaya menghindari tindakan koruptif secara berantai. Karena korupsi yang sesungguhnya bukan saat berjumlah milyar atau trilyun rupiah, melainkan akumulasi tindakan koruptif kecil-kecilan, dalam jangka waktu lama, bersama-sama, sehingga menjadi sesuatu yang dianggap biasa.

            Penulis tertarik mengajak Pak Jokowi untuk memanfaatkan jabatan Gubernur sebagai titik pemutus rantai korupsi. Menurut beberapa media, Jokowi punya komitmen khusus tentang gaji selama menjadi walikota Solo. Sejak awal menjabat, Jokowi  memilih tidak mengambil gajinya sebagai walikota Solo. Dia ingin menunjukkan kepada rakyat, bahwa dia hanya ingin bekerja, mengabdi, dan melayani warga Solo.

            Tentu menjadi pertanyaan, darimana dia hidup. Sebelum menjadi walikota, Jokowi sudah menjadi pengusaha meubel terkenal di Solo. Penghasilannya sebagai “tukang kayu” sangat cukup digunakan untuk menghidupi keluarga. Meskipun kini dikelola orang lain, bisnis meubelnya tetap mengalirkan rupiah ke rumah Jokowi.

            Pada sebuah surat kabar setelah kemenangannya, Jokowi sempat menyatakan akan melakukan hal yang sama di Jakarta. Niat yang bagus. Tapi, izinkan penulis menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda.

Sebagai gubernur DKI nanti, akan sangat terpuji jika Jokowi tetap berpegang pada satu sumber penghasilan saja. Harapan penulis, kali ini Jokowi mau melakukan kebalikan dari langkahnya di Solo. Yaitu, dengan tidak memanfaatkan hak dari keuntungan usahanya sebagai eksportir. Uang itu simpan saja di tabungan.

            Untuk hidup dia dan keluarga di Jakarta, ambillah seluruh gaji yang diberikan DKI. Gaji gubernur adalah hak dia sebagai gubernur. Upah atas kerja yang dilakukan gubernur. Penentu besaran gaji tentu telah memperhitungkan kelayakannya. Cukup , pasti. Tinggal usaha Jokowi dan keluarga menyesuaikan gaya hidup dengan besarnya penghasilan.

            Hidup sederhana dengan penghasilan sebagai eksportir, baik. Tetapi, hidup sesuai penghasilan resmi sebagai gubernur DKI, baik dan terukur.

            Keberanian Jokowi sebagai gubernur mengambil langkah ini, akan sangat bermanfaat. Dua manfaat utama adalah:

            Pertama, mengajarkan secara langsung kepada masyarakat, bahwa setiap orang mempunyai kewajiban, tetapi juga mempunyai hak. Menjalankan tugas sebagai gubernur adalah kewajiban, dan menerima gaji adalah hak yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Tak ada yang salah dengan menerima gaji, karena itu sesuai dengan peraturan.

            Kedua, mencontohkan sikap merasa cukup. Jika diikuti, nafsu tak akan pernah terpuaskan. Jika kita mau hidup sesuai penghasilan, maka kita harus merancang gaya hidup yang tepat. Joko Widodo dan keluarga, dapat menjadi contoh nyata bahwa dengan gaji yang halal, tanpa harus bertindak koruptif, keluarga dapat hidup.

            Contoh ini penting bagi masyarakat maupun tim kerja di bawahnya. Secara struktur penghasilan, gaji gubernur tentu paling tinggi dibandingkan anak buahnya. Jika pimpinan dapat menunjukkan bahwa penghasilan sesuai aturan bisa untuk hidup sekeluarga, maka pegawai pemerintah propinsi DKI lainnya, akan sungkan untuk mencari-cari tambahan secara tidak halal. Sebagai pimpinan, dia akan lebih rileks menjalankan program bersihnya dengan cara menegur staf yang nakal, tanpa harus khawatir akan diserang balik karyawan atas gaya hidupnya.

            Jokowi akan mudah mengingatkan tak boleh ada pungutan untuk setiap urusan warga dengan kelurahan. Tak akan ada yang bisa berkata, langsung ataupun bisik-bisik tetangga, seperti “Ya iyalah dia sih gak punya urusan kekurangan uang dapur. Eksportir gitu lho...” atau “Hidup di Jakarta mahal, bo...” :). Karena, Jokowi akan dengan ringan menjawab, “Semua bisa diatur, secara benar.”

            Ketika melihat bahwa bukan hanya Gubernurnya yang berubah, tetapi juga sikap serupa ditunjukkan oleh seluruh jajaran pegawai Pemda DKI, maka pegawai dinas-dinas lain pun akan tergerak untuk mengikuti. Demikian juga pihak legislatif. Minimal, akan muncul rasa malu dalam hati jika melakukan hal-hal tak terpuji. Efek domino akan menyentuh masyarakat umum. Tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat atas “kebersihan” pelayannya, akan membuat mereka juga menjaga diri.

            Posisi DKI sebagai ibukota negara, akan menjadikannya pusat sorot mata pemirsa media. Efek domino diharapkan bisa berlanjut. Rakyat di daerah bisa mengingatkan pemimpinnya agar meniru Jokowi. Pemimpin di daerah akan malu terlihat “berbeda” di era keterbukaan seperti saat ini. Dan, terutama, para pejabat pusat yang berkantor di Jakarta, entah itu legislatif atau eksekutif, akan berpikir ulang untuk curang.

            Jika banyak pihak sudah hanyut dalam gelombang sikap merasa cukup dengan gaji yang memang sudah haknya dan berkomitmen penuh untuk menjalankan kewajibannya, maka dana-dana proyek akan sepenuhnya untuk pelaksanaan kegiatan, dan hanya biaya administrasi resmi saja yang perlu rakyat bayar dalam berbagai urusan.

            Dalam situasi demikian, penulis yakin tindakan koruptif akan jauh berkurang. Indonesia gemilang siap menjelang.

Bagaimana Pak Jokowi, berani mencoba?